Jawaban Bupati Kepahiang Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

DPRDKEPAHIANG.COM, Bupati Kepahiang Dr.Ir.Hidayatullah Sjahid,MM menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kepahiang terhadap Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) tahun 2017 pada rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan umum fraksi DPRD terhadap raperda kabupaten kepahiang Tahun 2017 ,Selasa (03/10/2017) di ruang rapat paripurna DPRD Kepahiang.

Adapun Tiga Raperda yang diajukan adalah Raperda Kabupaten kepahiang tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 06 tahun 2008 tentang Barang milik daerah,Raperda kabupaten kepahiang tentang standarisasi prasarana dan sarana kerja pemerintah kabupaten kepahiang dan Raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rapat Paripurna jawaban Bupati ini,dipimpin oleh ketua DPRD Kepahiang H.Badaruddin,A.Md yang didampingi oleh waka 1 DPRD Andrian Defandra,SE dan Waka 2 Syaparudin ,S dan segenap anggota DPRD Kepahiang,Hadir Wakil bupati Kepahiang Netti herawati,S.Sos,unsur Forkopimda,Sekda,asisisten,jajaran kepala OPD para camat ,lurah dan kepala Puskesmas di lingkup pemerintahan Kabupaten kepahiang.

Dalam jawaban tertulisnya Bupati kepahiang terhadap pemandangan umum fraksi PKPI raperda pengelolaan barang milik daerah di sesuaikan dengan regulasi peraturan yang lebih tinggi,penataan standarisasi prasarana dan sarana kerja dalam rangka peningkatan kinerja OPD dan sependapat terhadap fraksi PKPI dalam menjaga kelestarian lingkungan Hidup,terhadap usul dari fraksi Golkar kami setuju untuk memasukkan kondisi kondisi khas daerah (kearifan Lokal) sepanjang masih relevan dengan peraturan yang lebih tinggi,terhadap saran dan masukan dari fraksi gerindra terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat kami laporkan bahwa kami telah berhasil menyelesaikan sertifikat pertanggal 02 oktober 2017 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) persil tanah dan yang masih dalam proses pada BPN kepahiang sebanyak 20 (dua puluh ) persil bidang tanah,menanggapi pemandangan fraksi Kebangkitan pembangunan Demokrasi terkait dengan rekomendasi pansus aset yang berasal dari luar kabupaten Kepahiang yaitu Rumah sakit dua jalur dan rumah dinas di taba mulan dapat saya jelaskan pada tanggal 02 mei 2017 telah diadakan rapat di ditjen keuangan daerah yang dihadiri oleh Bupati Kepahiang, pemkab rejang lebong diwakili oleh staf ahli bid ekonomi dan keuangan ,Biro Hukum setjen kemendagri,perwakilan dari direktorat dana perimbangan kabag perundangan setditjen keuangan daerah, perwakilan dari direktorat BUMD,BMD dan BLUD yang hasilnya penyerahan barang milik daerah Kabupaten rejang lebong kepada Pemerintah Kabupaten kepahiang sesuai dengan ketentuan pasal 15 UU Nomor 39 tahun 2003,selanjutnya Pemkab rejang lebong berkirim surat kepada Kemendagri C.Q Dirjen Otonomi Daerah dengan nomor 032/166/A-BPKD/2017 tanggal 17 juni 2017 yang saat ini masih menunggu Balasan surat tersebut,Dalam hal ini sesuai pasal 373 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2014 Pemprov Bengkulu tetap memberikan pengawasan dan pembinaanya terhadap pemerintah Kabupaten rejang Lebong dan Pemerintah kabupaten kepahiang sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Terhadap kekosongan jabatan pada direktur PDAM Kepahiang disampaikan Bupati kepahiang Hidayatullah sjahid,dalam waktu yang tidak terlalu lama akan melantik Badan Pengawas sehingga yang pada akhirnya dapat mengusulkan calon direktur PDAM dari Tiga Nama hasil Pansel sesuai SK Nomor 539-85 tahun 2017 yang tahapannya telah disesuaikan dengan Perda Nomor 06 tahun 2007 tentang pendirian PDAM Kabupaten Kepahiang dan permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM, dan terakhir terkait Pemeliharaan Penerangan jalan Umum (PJU) dengan anggaran 190 juta (termasuk pajak) dapat saya jelaskan Bahwa anggaran tersebut tidak hanya untuk pergantian lampu saja tetapi dengan komponen lainnya termasuk upah pengerjaannya yang pada awalnya difokuskan hanya untu jalan arteri dan beberapa titik desa yang mengusulkan perbaikan saja, khusus untuk kelurahan kampung pensiunan memang belum tersentuh semuanya dan hal ini akan segera ditindak lanjuti termasuk desa-desa lain agar dapat menyala Kembali.Demikian Jawaban yang dapat kami sampaikan harapan kami semoga Rancangan Peraturan daerah yang telah disetujui semua fraksi DPRD ini dapat kita bahas secara komprehensif,sehingga Raperda ini dapat menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten kepahiang,Demikian Hidayatullah Sjahid. (humas DPRD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *