Berita

Raperda APBD 2018,Bupati Kepahiang Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

DPRDKEPAHIANG.COM,Dalam rangka menindaklanjuti pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kepahiang atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 DPRD Kepahiang menggelar rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati kepahiang Pada Rabu (15/11/2017) di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepahiang H.Badaruddin,A.Md dan dihadiri Wakil Bupati Kepahiang Netti Herawati,S.Sos,Wakil Ketua 1 DPRD Andrian Defandra,SE,Wakil Ketua II Syaparudin,Anggota DPRD Kepahiang,Sekda Kepahiang,Komandan KODIM 0409 RL Letkol Kav.Budi Warman,S.Sos.PG.Dip.PICT dan Jajaran kepala OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati,S.Sos

Wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati S.Sos yang membacakan jawaban tertulis Bupati kepahiang atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD kepahiang menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua fraksi di DPRD Kepahiang yang telah memberikan perhatian serius melalui penyampaian Pemandangan umum fraksi pada hari selasa (14/11) dimana 5 fraksi di DPRD Kepahiang menyatakan menerima dan menyetujui raperda APBD 2018 untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya berkaitan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kepahiang perkenankanlah saya menyampaikan jawaban atas pertanyaan,saran,serta masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kepahiang. “Terhadap Pemandangan umum fraksi PKPI terkait masalah sampah Pemkab Kepahiang elah melakukan penambahan armada angkutan sampah sebanyak 2 unit pada APBD-P 2017,dan direncanakan  penambahan 1 unit truck sampah dari dana DAK 2018.Terhadap pemandangan umum fraksi Golkar, Perhitungan belanja pegawai pada belanja tidak langsung dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS yang telah disepakati belum mengakomodir tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan anggota DPRD berdasarkan PP 18 tahun 2017,mengingat belanja tersebut adalah komponen dari belanja pegawai pada belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat sehingga dalam RAPBD 2018 terjadi perubahan pada belanja tidak langsung sebesar 30.000.000.000,00,dalam rangka menekan defisit anggaran TAPD telah memiliki formulasi dengan penerapan Perbup tentang Analisis Standar Belanja (ASB).Terhadap pemandangan umum fraksi Nasdem Pemkab Kepahiang akan terus menggali Potensi PAD dan menjalin kerjasama kepada semua stakeholder sehingga target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RAPBD 2018 dapat terealisasi optimal,terhadap pemandangan umum fraksi Gerindra,program dan kegiatan yang disusun dalam RAPBD 2018 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama kecamatan yang masih mengalami ketertinggalan infrastruktur dasar,kesehatan dan pendidikan,terhadap rekomendasi pansus tentang RSUD dua jalur dan rumdin di durian depun dapat diinformasikan bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti dalam rapat yang difasilitasi oleh Dirjen keuangan daerah,dimana pihak kemendagri meminta agar Pemkab Rejang Lebong untuk menindaklanjuti dengan menyampaikan surat ke Dirjen OTDA,sehingga pada posisi sekarang kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong masih menunggu fasilitasi penyelesaian tersebut dari Kementrian Dalam negeri,Terhadap pemandangan umum fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi,kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari fraksi FKPD dalam penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang mulai akan dibayarkan sesuai dengan surat keputusan Bupati kepahiang,terhadap usulan kenaikan honor perangkat agama,perangkat masjid kampung,perangkat agama non muslim,guru mengaji,guru PAUD Ketua RW/RT,BPD,LPMK Kelurahan, pada prinsipnya pemkab Kepahiang mendukung untuk dinaikkan pada anggaran 2018 dengan pembahasan bersama sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah,sesuai dengan kesepakatan TPA muara langkap hanya bisa digunakan hingga tanggal 31 desember 2017,dinas LH sudah mengusulkan pengadaan lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah kecamatan Seberang Musi,dimana calon lokasi ini tidak bertentangan dengan Perda RTRW dan untuk diketahui bahwa Perda RTRW sedang dilaksanakan Peninjauan Kembali (PK) dan selanjutnya akan dilaksanakan Review pada tahun 2018” Demikian Neti Herawati. (Humas)

 

 

DPRD Kepahiang Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2018 dan Penyampaian Laporan Hasil Reses

DPRDKEPAHIANG.COM, DPRD Kepahiang menggelar rapat Paripurna penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun anggaran 2018 dan rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kepahiang masa sidang ketiga tahun 2017 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang pada senin (13/11/2017).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepahiang H.Badaruddin,A.Md dan dihadiri Bupati Kepahiang Dr.Hidayatullah Sjahid,MM,Wakil Bupati Netti Herawati,S.Sos,Wakil Ketua 1 DPRD Andrian Defandra,SE,Wakil Ketua II Syaparudin,Anggota DPRD Kepahiang,Sekda,unsur Forkopimda dan Jajaran OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Disampaikan oleh Bupati Kepahiang Dr.Hidayatullah sjahid,MM bahwa program dan kegiatan pada rancangan APBD 2018 tetap berpedoman pada prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Kepahiang yang telah di tetapkan dalam nota kesepakatan bersama selaras dengan Rencana Kerja Pemererintah Daerah (RKPD) yang disusun berdasarkan permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

“Adapun Struktur Rancangan APBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2018 adalah sebagai Berikut,Bidang Pendapatan Rp 683.034.667.906,70, Belanja Daerah Rp. 801.651.868.668,36 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.15.549.874.598,75 Sehingga defisit anggaran sebesar Rp. 118.617.200.761,66, kami berharap dalam pembahasan selanjutnya dapat memberikan solusi sehingga defisit ini dapat di tutupi,”Demikian Hidayat.

Bupati Kepahiang menyerahkan RAPBD 2018 kepada Pimpinan DPRD

Selanjutnya memasuki agenda Paripurna Kedua yaitu penyampaian laporan hasil reses DPRD Kabupaten masa sidang ketiga tahun sidang 2017 yang disampaikan oleh masing masing juru bicara DPRD sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Kepahiang Nomor 28 tahun 2017 tentang pelaksanaan Reses yang telah dilaksanakan anggota DPRD Kepahiang.

Dapil 1 kecamatan Ujan Mas,kecamatan Merigi dan kecamatan Kabawetan disampaikan oleh Nurwito.

Dapil II Kecamatan Kepahiang disampaikan oleh Rica Denis,M.Si

Dapil III kecamatan Bermani Ilir,kecamatan Tebat Karai,kecamata, Seberang Musi dan Kecamatan Muara kemumu disampaikan oleh Wansah

Disampaikan oleh ketua DPRD H.Badaruddin,A.Md ” Kesimpulan hasil reses ini akan disampaikan dalam rekomendasi DPRD Kepahiang kepada Bupati Kepahiang untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kesejahtraan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang kita cintai,”Demikian H.Badarudin. (Humas)

 

 

Perbaikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat,Anggota DPRD Kepahiang gelar Reses Di Puskesmas

DPRDKEPAHIANG.COM – Dalam rangka perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,anggota DPRD Kepahiang daerah Pemilihan III yang terdiri dari H.Zainal,M.Si,Meri Hartati,Wansah,H.Yudi Yanto ,Juarsah dan Inaliah,S.Tp ini menggelar reses di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Keban Agung Bermani Ilir Pada Jum’at (20/10/2017),Reses anggota DPRD ini sengaja dilaksanakan di Puskesmas dalam rangka perbaikan pelayanan Kesehatan dan dilaksanakan pada sore hari agar tidak menggangu  pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan harapan bukan hanya menampung aspirasi masyarakat untuk memenuhi
kebutuhannya saja,Dalam kegiatan ini juga lembaga DPRD Kepahiang menampung aspirasi dari para medis bidang kesehatan.sengaja kami laksanakan di Puskesmas Keban Agung karena Puskesmas ini juga ditetapkan sebagai Puskesmas Perawatan sebagai sentral dan rujukan dari puskesmas lainnya yaitu Puskesmas Batu bandung,Puskesmas Muara Langkap dan Puskesmas Embong Ijuk”.Sembari Membuka Reses.

Dapat saya sampaikan disini bahwa DPRD memiliki Fungsi Legislasi,yaitu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan Membahas Rancangan Peraturan daerah,sebagai Payung Hukum dalam melakukan pekerjaan atau memberikan pelayanan Kepada warga masyarakat,Disini juga kami meminta masukan dari para petugas medis apakah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki kelemahan akibat tidak dipayungi aturan baik perda ataupun perbup ataupun aturannya itu kaku menurut Bapak dan Ibu tolong itu disampaikan kepada kami,kami juga ingin tahu kondisi real di lapangan,untuk diketahui anggaran dari pemerintah baik itu pemerintah pusat ,pemerintah provinsi ataupun Kabupaten dalam bidang Kesehatan ini semestinya cukup untuk mengakomodir jumlah penduduk miskin yang layak terhadap pemenuhan kebutuhan bidang kesehatan ini seperti memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) tetapi sering kali kita temui warga masyarakat kita yang belum mendapatkan pelayanan Kesehatan semestinya,”H.Zainal.


Disampaikan Kepala Puskesmas Keban Agung Bangun Hasibuan,S.KM,kami di Puskesmas Keban Agung yang ditetapkan sebagai Puskesmas Perawatan banyak sekali kendala yang di hadapi ,dapat saya sampaikan dalam Reses wakil Rakyat ini bahwa kami bukan hanya kekurangan infrastruktur namun juga kekurangan sumber daya manusia (SDM).
“Statusnya Puskesmas perawatan tapi terkendala dengan masalah air, SDM analisis gizi dan Dokter. Kemudian pelayanan medis untuk mengelola dan memberikan pelayanan Kesehatan dalam wilayah tugas Kami puskesmas Keban Agung yang merupakan puskesmas sentral ini. Harapan kami ada peningkatan baik itu infrastruktur ataupun anggaran untuk memaksimalkan pelayanan,”sampai Bangun Hasibuan,
“Harapan kami mengenai tenaga kesehatan agar benar-benar dapat diperhatikan,kami memiliki TKS disini yang terus terang kami tidak dapat untuk menggajinya,belum lagi sebelumnya ada pemindahan petugas kesehatan kami dan pengurangan tenaga kontrak “ujar Bangun.


Dalam sesi tanya jawab selanjutnya,Disampaikan TKS asal Puskesmas Batu Bandung Heni Novitasari ia berharap adanya pengangkatan honor ataupun tenaga kontrak daerah pada tahun mendatang.
“Harapan kami TKS pada tahun mendatang bisa diangkat menjadi tenaga kontrak daerah, dan bisa mengabdi di puskesmas setempat,”ujar Heni.
Menanggapinya, Anggota DPRD Kepahiang H. Zainal S.Sos M.Si anggaran terhadap pelayanan kesehatan sudah dianggarkan setiap tahunnya paling tidak 10% dari total APBD Kabupaten Kepahiang ditambah lagi dengan bantuan dari pemerintah pusat,provinsi dan kabupaten. Pihaknya berharap, agar kedepan Puskesmas menjadi OPD yang berdiri sendiri dengan anggaran tersendiri.
“Bisa saja Puskesmas berdiri sendiri seperti OPD sehingga ada anggaran tersendiri,kalau sekarang ini masih semi OPD masih dibawah koordinasi dan pembagian anggaran dari Dinas kesehatan,sehingga acap kali Puskesmas ini tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan anggaran,kedepan harapan kami puskesmas dan para medis ini berangsur melengkapi pemetaan dan kajian untuk menjadi OPD atau bila memungkinkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga diberi kesempatan mengelola PAD sendiri,Kemudian program rawat inap ini ada kajian kebutuhannya sehingga tidak disalahkan,kadang kala yang terjadi di masyarakat ini mereka tidak mau tahu yang mereka tahu mendapat kan perawatan maksimal dan tempat menginapnya maksimal,padahal kami melihat infrastuktur yang tersedia memang belum maksimal,SDM nya belum maksimal,termasuk masalah obat obat juga harus disampaikan,yang jelas pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat harus tetap diperbaiki dan ditingkatkan,berangsur kami akan bantu dari segi anggaran tetapi kami juga harus dapat diyakinkan dengan pengajuan ataupun usulan yang diberikan ini,jelas Zainal.

Terkait masalah SDM ini disampaikan Inalia,S.Tp,”Kedepan kami akan sampaikan kepada Bupati tentang pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) ini untuk menjadi tenaga kontrak yang gajinya dapat dibayarkan melalui APBD karena mereka ini benar benar bekerja apalagi yang sampai memberikan pelayanan ke desa-desa,saya selaku ketua fraksi Nasdem akan memperjuangkan Hal ini mengingat kebutuhan kita dalam hal pelayanan di bidang kesehatan ini,karena kita tahu masyarakat tetap harus mendapat pelayanan maksimal dalam hal kesehatan,karena sakit ini tidak kenal kompromi dan dapat datang saja,Demikian Inalia.(Humas)

 

Awali Tugas,Kepala KP2KP silaturahim Ke DPRD Kepahiang

DPRDKEPAHIANG.COM,Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Kepahiang SOTAN SIAHAAN melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Kepahiang Rabu (18/10/2017). Dalam kesempatan itu, ia menyatakan bahwa kedatangannya  dalam rangka silaturahim karena baru mengemban amanah sebagai kepala kantor KP2KP kepahiang yang baru.

Kedatangan rombongan Kepala KP2KP ini langsung diterima ketua DPRD  Kepahiang H. Badaruddin A.Md diruang kerjanya.
“Kita mengapresiasi kedatangan Kepala  KP2KP Kepahiang, silaturahim seperti ini penting apalagi masalah perpajakan ini  di kabupaten kepahiang masih tergolong rendah,seperti yang disampaikan pak sotan tadi.Semoga  kedepan tingkat kesadaran perpajakan di daerah bisa ditingkatkan karena hal ini berhubungan langsung dengan pendapatan daerah dan kita semua ini wajib pajak,”ungkap Badaruddin.

Dibagian lain, Sotan menjelaskan akan diselenggarakannya acara Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang menghadirkan seluruh Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat. Agenda tersebut, dirancang untuk meningkatkan jumlah kesadaran pajak di daerah,disini tadi saya juga menyampaikan kepada pak Ketua untuk berkenan hadir,tutup Sotan.(humas)

Serap Aspirasi,Anggota DPRD Gelar Reses

DPRDKEPAHIANG.COM, Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dikecamatan kepahiang,anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) II kecamatan kepahiang menggelar reses di aula kantor kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang pada hari rabu (18/10/2017)

Reses dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepahiang Badaruddin, A.Md, Dengan  anggota Rica Dennis, S.Si, M.Si, Drs. Ahmad Rizal,MM, Nurrahman Putra, A.Md,dan  Abdul Haris. Hadir dalam reses Lurah Pasar Ujung Yuliani, SH, Kepala BPBD Kepahiang Burlian, SE, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan organisasi masyarakat (Ormas).


“Reses ini amanah undang-undang kepada DPRD, setiap usai sidang ada masa reses dimana kami turun ke dapil guna menampung aspirasi masyarakat,”ujar Ketua DPRD Kepahiang, dalam sambutannya.

Kepada masyarakat setempat ketua dewan mengaku siap menerima masukan 1×24 jam, dan diharapkan masukan, keluhan dan harapan masyarakat ini sifatnya membangun dan dapat dipertangungjawabkan.


“Jadi tolong berikan masukan sehingga bisa kita bawa ke Paripurna,”jelas Badaruddin.

Pada saat sensi tanya jawab dibuka ketua RT 06 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Medi Hernawan, meminta anggota DPRD dari dapil II untuk memperjuangkan beasiswa untuk pelajar yang berprestasi dan pelajar kurang mampu tetapi memiliki semangat melanjutkan pendidikan. Selain itu dia juga meminta diperjuangkan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) serta ditertibkan pedagang yang mengunakan trotoar.

“Pada kesempat ini kami meminta bapak/ibu dewan bisa perjuangkan beasiswa untuk pelajar Kepahiang yang berprestasi, hal ini kami juga meminta ada pembangunan infrastuktur baik jalan dan drainase,serta memberikan teguran kepada armada pengangkut sampah,”ujar Medi Hernawan.

Dalam kesempatan itu juga Lurah Pasar Ujung juga menyampaikan aspirasi. Salah satu aspirasinya meminta wakil rakyat untuk perjuangkan dana atau anggaran kelurahan seperti yang ada pada desa.

“Kami berharap kepada dewan untuk bisa perhatikan petugas kelurahan, karena ini ada kecemburuan petugas kelurahan dengan desa terkait Dana Desa, Jadi minta perhatikan kami juga, biar kinerja kami bisa kondusif,”sampainya.

Menjawab pertanyaan itu Ketua DPRD Kepahiang mengaku bahwa APBD Kepahiang sudah memenuhi tuntutan undang-undang memberikan 20 % anggaran untuk proses pendidikan.

“Nanti kita akan desak Pemda untuk perhatikan pendidikan anak-anak di Kepahiang ini, karena sebagai orang tua yang kurang mampu berharap betul ada bantuan pemerintah terkait pendidikan anak, bila perlu kita desak pemda memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk ikut pendidikan ikatan dinas,”tegas Ketua DPRD Kepahiang.


Pernyataan Ketua disambung oleh politisi Golkar Rica Dennis, S.Si, M.Si. Menurut Rica secara anggaran pendidikan 20% sudah sudah dipenuhi dalam APBD Kepahiang,
“Nampaknya programnya saja yang belum ada, nanti kita akan desak Disdikbud,karena pendidikan ini tanggungjawab kita semua, termasuk kami anggota DPRD,”terang Rica.

Hal yang sama juga disampaikan Lurah Pasar Ujung Yuliani,SH terkait Pendidikan, Kepada para anggota Dewan dapat saya sampaikan bahwa ada warga saya yang memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP) tetapi idak bisa mencairkan bantuan yang semestinya diterima,Menyikapinya Ketua Komisi 1 Nurrahman Putra” hal ini akan segera kami tindak lanjuti dengan memanggil pihak terkait sehingga dapat diketahui duduk permasalahannya,untuk anggaran pendidikan kebetulan komisi kami membidanginya dalam hal anggaran kita telah memenuhi penetapan anggaran 20% untuk pendidikan dan untuk prestasi alhamdulillah tingkat dan prestasi pendidikan dikabupaten kepahiang lebih baik dari kabupaten lain dalam provinsi Bengkulu,walaupun pada beberapa waktu lalu kami juga menerima PKBM Az Zahra yang memberikan data tentang Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih tinggi di kabupaten Kepahiang,terkait tentang penambahan anggaran bagi kelurahan hal itu telah kami setujui dalam pembahasan badan anggaran DPRD beberapa waktu yang lalu,”Demikian Nurrahman.

Hal lain juga disampaikan politisi  PPP Drs. Ahmad Rizal,menjawab pertanyaan masyarakat tentang permohonan bantuan pertanian yang dilayangkan masyarakat,banyaknya bantuan pertanian yang ada di kabupaten kepahiang hendaknya bapak bapak dan ibu petani ini membuat kelompok tani (Poktan) sehingga hal ini mempermudah bagi dinas terkait untuk penyaluran Bantuan bidang pertanian,”bantuan pertanian yang masuk untuk kabupaten kepahiang ini banyak, baik yang dari kementrian ,provinsi ataupun dari APBD Kepahiang”,dan jika bapak dan ibu sudah tergabung dalam poktan tentunya dinas terkait juga akan lebih cepat dalam penyaluran bantuan,sampaikan pada Penyuluh yang bertugas di BP3K kecamatan kepahiang tentang bantuan pertanian ini pasti mereka akan bantu dalam penyampaian permohonannya, sampai Ahmad Rizal. (humas)

 

Demi Kemaslahatan Umat, Komisi 1 dukung Anggaran untuk MUI

DPRDKEPAHIANG.COM, Terkait dana hibah untuk Majelis Ulama Indonesia yang belum terakomodir dalam APBD 2018 Komisi 1 DPRD Kepahiang menerima audiensi Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar di ruang Komisi 1 DPRD pada Senin (16/10/2017).

RDP dipimpin waka komisi 1 DPRD Kepahiang Edwar Samsi,S.Ip.MM dengan anggota Hamdan Sanusi,S.Sos,Abdul Haris,SE,dan Iche Rakizah,M.Kes,sedangkan dari pihak MUI Hadir Ketua MUI Kepahiang H.Rabiul Jayan,S.Ag beserta segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia Kepahiang,dan dari OPD terkait hadir Kabag Kesra Setda H.Sumardi,S.Ip,Kabid Keuangan BKD Eko Syaputra dan dari Bappeda Kepahiang.Dalam Kesempatan ini para anggota komisi 1 mempertanyakan tentang tidak diakomodirnya dana bantuan keuangan untuk MUI dalam APBD 2018,mengingat fungsinya yang begitu penting dalam membantu upaya pemerintah untuk mencapai kemaslahatan umat khususnya di kabupaten Kepahiang.

RDP Komisi 1 DPRD Kepahiang

“kita mendukung dana bantuan keuangan untuk Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang ini dapat diakomodir dalam APBD 2018 mendatang,karena dalam Perpres 151 tahun 2014 pasal 4 sangat jelas dianggarakan dalam APBD,walaupun dalam pemberian dana bantuan keuangan pemkab kepahiang mengacu pada permendagri no 32 tahun 2011 tentang pemberian bantuan keuangan yang diberikan setiap 2 tahun sekali”,Demikian Edwar.

Disampaikan Ketua MUI Kepahiang H.Rabiul Jayan,S.Ag,kami sangat menyayangkan tentang tidak diakomodirnya bantuan keuangan bagi MUI pada APBD 2018 mendatang dengan dasar Permendagri 32 tahun 2011 tentang pemberian dana hibah yang diakomodir  setiap 2 tahun sekali.”mengapa organisasi lain dapat dianggarkan setiap tahun dari APBD..? sementara bantuan pendanaan MUI yang jelas diatur dalam  perpres 151 tahun 2014 untuk kepentingan umat islam dan kemaslahatan masyarakat kepahiang tidak diakomodir,saya rasa perpres ini lebih tinggi kedudukannya dari permendagri”sesal Jayan.

Wakil Ketua komisi 1 yang memimpin rapat menerangkan pada prinsipnya kami di komisi 1 DPRD Kepahiang mendukung agar MUI kepahiang mendapatkan dana bantuan,sejauh ini akan diteliti kembali agar tidak menyalahi aturan dalam penganggarannya,”demikian Edwar.(Humas)

Bahas Masalah Listrik dan Lampu Jalan,Komisi III Gelar Hearing dengan PLN dan Bagian Umum

DPRDKEPAHIANG.COM, Komisi III DPRD Kepahiang mengundang PLN Rayon kepahiang dan Bagian Umum Setda terkait banyaknya laporan masyarakat tentang Permasalahan Listrik dan Penerangan Jalan Umum di wilayah kabupaten kepahiang dalam rapat Dengar Pendapat yang digelar di ruang Komisi III DPRD Kepahiang Pada Selasa (10/10/2017).

Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kepahiang Agus Sandrilla,SH,hadir anggota Komisi III H.Zainal.Wansah,Meri Hartati,Wansah,eko Guntoro dan Abdul Haris,sedangkan dari Pihak PLN Hadir Asisten Manajer Transaksi Energi Hasim A,Supervisor PA Lidia Komalasari dan Supervisor TE Fuad,dan kepala Bagian Umum Setda Roland Yudisthira,S.Hut.

RDP Komisi III dengan PLN dan Bagian Umum SETDA

“Kami ingin meminta Pihak PLN menjelaskan beberapa persoalan masalah listrik di Kabupaten Kepahiang termasuk masalah Lampu Jalan yang tidak menyala dan pergantian ke listrik prabayar serta penghitungan biaya dan denda terkait lampu jalan yang tidak menyala ini,”beber Agus usai membuka Rapat.

Menurut Agus Sandrilla,Perlu adanya sinergi antara Program Pemda dalam hal ini Bagian Umum setda dengan PLN terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) ini karena pemeliharaaan ada pada Bagian Umum sedangkan Pihak PLN sebagai Pemasok arus Listrik.

asisten manajer PLN Hasim A

Disampaikan asisten manajer PLN rayon kepahiang Hasim A, “Lampu penerangan jalan Umum (LPJU) bagi PLN termasuk kategori pelanggan yang dalam hal ini penguasaannya ada pada bagian umum Setda berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik (SPJBTL) dengan Abonemen yang perhitungannya 12 jam 1 hari dalam setiap bulan diestimasikan 375 jam,ketika lampu jalan tidak menyala tetap ada biaya yang harus dibayar,dan terkait lampu jalan yang menyala pada siang hari berarti ada komponen atau Photocell yang rusak,sehingga kami menyarankan untuk diperbaiki.

Disampaikan kabag umum Setda Kepahiang roland Yudisthira,bahwa memang” sesuai dengan pelimpahan tugas Pemeliharaan lampu jalan ini sudah menjadi tanggung jawab kami,tetapi menyikapi permasalahan listrik ini,ada kejadian menarik bagi saya,dan perlu saya garis bawahi bahwa Pihak PLN jangan egois,beri kami ruang untuk mendapat penjelasan terkait tagihan denda atau restitusi yang diajukan ke kami,terkait adanya sambungan listrik yang tidak sebagaimana mestinya ini,kami siap bayar tapi berikan kami ruang waktu dan penjelasan terkait permasalahan ini,sehingga kami dapat belajar dari kejadian ini dan tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang”,demikian roland.

anggota Komisi III Lainnya,H.Zainal,M.Si menyarankan agar Pihak PLN sebagai penyedia dan Bagian Umum sebagai Pelanggan hendaknya jika memungkin kan dapat membuat semacam MOU sehingga mulai dari kwh atupun lainya ini seperti denda atupun ada hal lain  seperti perawatan lampu jalan karena saya tahu bagian umum ini sangat terbatas sekali sarana dan prasarana dalam menyikapi permasalahan lampu jalan ini,sehingga dapat saling merasa memiliki dan tanggung jawab dan saya yakin hal ini dapat menekan biaya Penerangan jalan Umum ini yang muara akhirnya dapat saling memberikan keuntungan dan kontribusi bagi daerah.

Diskusi antara anggota DPRD dan Pihak PLN ini semakin meluas,mulai dari pemasangan,tunggakan pelanggan dan peralihan ke listrik pra bayar,bahkan hal-hal terkecil lainnya ikut dibahas untuk mendapat pencerahan.Diakhir rapat ketua komisi III menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pihak PLN dan Bagian Umum yang telah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Ini,dan kepada pihak PLN untuk dapat menjawab surat yang akan dikirim dari komisi III terkait permasalahan permasalahan listrik dikabupaten Kepahiang,Harapan kita pelayanan listrik kepada masyarakat kabupaten kepahiang dapat terus ditingkatkan tanpa menimbulkan permasalahan yang memberatkan masyarakat,yang beberapa waktu yang lalu banyak terkejut tentang kenaikan tarif dasar dan biaya biaya yang harus dibayarkan terhadap pemasangan listrik ini,demikian Agus Sandrilla. (humas)

Jawaban Bupati Kepahiang Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

DPRDKEPAHIANG.COM, Bupati Kepahiang Dr.Ir.Hidayatullah Sjahid,MM menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kepahiang terhadap Tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) tahun 2017 pada rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan umum fraksi DPRD terhadap raperda kabupaten kepahiang Tahun 2017 ,Selasa (03/10/2017) di ruang rapat paripurna DPRD Kepahiang.

Adapun Tiga Raperda yang diajukan adalah Raperda Kabupaten kepahiang tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 06 tahun 2008 tentang Barang milik daerah,Raperda kabupaten kepahiang tentang standarisasi prasarana dan sarana kerja pemerintah kabupaten kepahiang dan Raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rapat Paripurna jawaban Bupati ini,dipimpin oleh ketua DPRD Kepahiang H.Badaruddin,A.Md yang didampingi oleh waka 1 DPRD Andrian Defandra,SE dan Waka 2 Syaparudin ,S dan segenap anggota DPRD Kepahiang,Hadir Wakil bupati Kepahiang Netti herawati,S.Sos,unsur Forkopimda,Sekda,asisisten,jajaran kepala OPD para camat ,lurah dan kepala Puskesmas di lingkup pemerintahan Kabupaten kepahiang.

Dalam jawaban tertulisnya Bupati kepahiang terhadap pemandangan umum fraksi PKPI raperda pengelolaan barang milik daerah di sesuaikan dengan regulasi peraturan yang lebih tinggi,penataan standarisasi prasarana dan sarana kerja dalam rangka peningkatan kinerja OPD dan sependapat terhadap fraksi PKPI dalam menjaga kelestarian lingkungan Hidup,terhadap usul dari fraksi Golkar kami setuju untuk memasukkan kondisi kondisi khas daerah (kearifan Lokal) sepanjang masih relevan dengan peraturan yang lebih tinggi,terhadap saran dan masukan dari fraksi gerindra terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat kami laporkan bahwa kami telah berhasil menyelesaikan sertifikat pertanggal 02 oktober 2017 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) persil tanah dan yang masih dalam proses pada BPN kepahiang sebanyak 20 (dua puluh ) persil bidang tanah,menanggapi pemandangan fraksi Kebangkitan pembangunan Demokrasi terkait dengan rekomendasi pansus aset yang berasal dari luar kabupaten Kepahiang yaitu Rumah sakit dua jalur dan rumah dinas di taba mulan dapat saya jelaskan pada tanggal 02 mei 2017 telah diadakan rapat di ditjen keuangan daerah yang dihadiri oleh Bupati Kepahiang, pemkab rejang lebong diwakili oleh staf ahli bid ekonomi dan keuangan ,Biro Hukum setjen kemendagri,perwakilan dari direktorat dana perimbangan kabag perundangan setditjen keuangan daerah, perwakilan dari direktorat BUMD,BMD dan BLUD yang hasilnya penyerahan barang milik daerah Kabupaten rejang lebong kepada Pemerintah Kabupaten kepahiang sesuai dengan ketentuan pasal 15 UU Nomor 39 tahun 2003,selanjutnya Pemkab rejang lebong berkirim surat kepada Kemendagri C.Q Dirjen Otonomi Daerah dengan nomor 032/166/A-BPKD/2017 tanggal 17 juni 2017 yang saat ini masih menunggu Balasan surat tersebut,Dalam hal ini sesuai pasal 373 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2014 Pemprov Bengkulu tetap memberikan pengawasan dan pembinaanya terhadap pemerintah Kabupaten rejang Lebong dan Pemerintah kabupaten kepahiang sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Terhadap kekosongan jabatan pada direktur PDAM Kepahiang disampaikan Bupati kepahiang Hidayatullah sjahid,dalam waktu yang tidak terlalu lama akan melantik Badan Pengawas sehingga yang pada akhirnya dapat mengusulkan calon direktur PDAM dari Tiga Nama hasil Pansel sesuai SK Nomor 539-85 tahun 2017 yang tahapannya telah disesuaikan dengan Perda Nomor 06 tahun 2007 tentang pendirian PDAM Kabupaten Kepahiang dan permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM, dan terakhir terkait Pemeliharaan Penerangan jalan Umum (PJU) dengan anggaran 190 juta (termasuk pajak) dapat saya jelaskan Bahwa anggaran tersebut tidak hanya untuk pergantian lampu saja tetapi dengan komponen lainnya termasuk upah pengerjaannya yang pada awalnya difokuskan hanya untu jalan arteri dan beberapa titik desa yang mengusulkan perbaikan saja, khusus untuk kelurahan kampung pensiunan memang belum tersentuh semuanya dan hal ini akan segera ditindak lanjuti termasuk desa-desa lain agar dapat menyala Kembali.Demikian Jawaban yang dapat kami sampaikan harapan kami semoga Rancangan Peraturan daerah yang telah disetujui semua fraksi DPRD ini dapat kita bahas secara komprehensif,sehingga Raperda ini dapat menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten kepahiang,Demikian Hidayatullah Sjahid. (humas DPRD)

5 Fraksi DPRD Setuju,Raperda Perubahan APBD 2017 disahkan

DPRDKEPAHIANG.COM, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2017 resmi disahkan,penandatanganan dan penyerahan Surat keputusan DPRD atas raperda tersebut dilaksanakan Pimpinan DPRD dan Bupati Kepahiang dalam rapat paripurna DPRD Kepahiang yang diselenggarakan pada Sabtu (30/09/2017) di ruang rapat Paripurna DPRD  Kabupaten Kepahiang.

Rapat paripurna ini dipimpin ketua DPRD Kepahiang H.Badaruddin,A.Md,Hadir waka 1 Andrian defandra,SE,waka II Syaparudin,S,dan anggota DPRD Kepahiang,dari eksekutif Hadir Bupati Kepahiang Dr.Hidayatullah Sjahid,MM,unsur Forkopimda dan Jajaran kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Disampaikan oleh Ketua DPRD H.Badaruddin Bahwa agenda Paripurna pada hari ini adalah penyampaian Pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kepahiang atas Raperda Perubahan APBD Tahun anggaran 2017 dan Paripurna penyampaian nota pengantar raperda Kabupaten Kepahiang tahun 2017 oleh Bupati Kepahiang Dr.Ir.Hidayatullah Sjahid,MM.

Diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kepahiang oleh juru bicara Banggar Edwar Samsi,Sip.MM,”ada dua catatan khusus yang kami sampaikan,penambahan dana sebesar Rp.300.000.000,-pada bagian Humas Setda pengganggarannya berdasarkan peraturan Bupati dan pembayaran hutang ke pihak ke III sebesar Rp.8.779.695.181,- setuju untuk pembayarannya apabila ada hasil audit dari tenaga ahli,”demikian Edwar,selanjutnya dilaksanaan penyampaian pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh juru bicara masing masing fraksi diantaranya fraksi PKPI H.Yudi Yanto,Fraksi Golkar Rica Denis,M.Si,Fraksi Nasdem Inalia,S.tp,Fraksi Gerindra Hamdan Sanusi,S.Sos dan Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi (FKPD) oleh Hariyanto,S.Kom,MM,yang semuanya menyatakan setuju atas raperda Perubahan APBD 2017 disahkan menjadi Perda.

Disampaikan oleh Bupati kepahiang Dr.Ir.Hidayatullah Sjahid,MM,ucapan terima kasih setinggi tingginya kepada Badan anggaran dan tim TAPD yang telah membahas Perubahan APBD 2017,ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Fraksi-fraksi DPRD yang telah menyetujui Raperda Perubahn APBD 2017 menjadi Peraturan daerah,dapat saya jelaskan bahwa Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD 2017 adalah Rp.722.180.541.451,51 dan Belanja Daerah Rp.741.544.050.469,57 sehingga defisit anggaran Rp.19.363.509.018,06 yang ditutupi dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp.19.363.509.018,06,dengan demikian defisit anggaran setelah dikurangi pembiayaan Netto menjadi,Rp.0,- (nihil),”untuk itu saya tekankan pada seluruh kepala dinas /instansi/badan dan kantor agar dapat dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kwalitas dan kwantitas pelayanan Publik dengan memaksimalkan dana yang tersedia”,Demikian Hidayatullah Sjahid.

sambutan Bupati Kepahiang Dr.Hidayattullah Sjahid,MM

Selanjutnya Bupati Kepahiang Dr.Ir.Hidayatullah Sjahid,MM Menyampaikan Nota pengantar Raperda Kabupaten Kepahiang tahun 2017,rancangan raperda yang diajukan untuk dilakukan pembahasan diantaranya,raperda kabupaten kepahiang tentang perubahan kedua atas peraturan daerah  kabupaten kepahiang nomor 06 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah, raperda tentang standarisasi prasarana dan sarana kerja pemerintah daerah dan raperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga raperda tersebut agar kiranya dapat dibahas, untuk melengkapi peraturan perundangan di kabupaten kepahiang dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Kepahiang,Demikian Hidayatullah Sjahid. (humas)

 

Pengambilan Kembali Kios Pedagang yang terdampak Revitalisasi, GRATIS!!!

DPRDKEPAHIANG.COM,Menjawab isu yang beredar di antara pedagang dan masyarakat kepahiang tentang adanya biaya pengambilan kembali kios pedagang yang terdampak revitalisasi,komisi II DPRD Kepahiang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang pada Senin (25/09/2017) di ruang komisi II DPRD Kepahiang.

Rapat Dengar Pendapat dipimpin oleh ketua Komisi II DPRD Kepahiang Drs.Ahmad Rizal,MM,hadir anggota Komisi II,Armin Jaya,Nurwito,dan Haryanto,S.Kom,MM, sedangkan dari dinas Perdagangan,Koperasi dan UKM Hadir Kepala Dinas H.Husni Thamrin,SE dan kabid Perdagangan Joni Mustopa,S.Sos.

Disampaikan anggota Komisi II Hariyanto,S.Kom.MM,saya banyak sekali menerima aspirasi dari para pedagang terkait revitalisasi pasar ini ,karena rumah saya dekat dengan pasar,mereka rata rata menanyakan tentang biaya yang harus mereka keluarkan untuk memperoleh kios mereka kembali setelah selesai pembangunan nanti,Pak Husni.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, H.Husni Thamrin,SE bahwa sesuai dengan prototipe yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan RI terhadap revitalisasi Pasar Kepahiang dengan luas tanah 1.265 M ini hanya 35 Kios dan 120 los pasar yang didalamnya sudah termasuk mushollah dan WC umum,dengan Luas tanah dimaksud kita telah menghancurkan 5 Blok yang didalamnya terdapat 108 kios Pedagang,oleh karena itu kami diminta pihak kementrian Perdagangan untuk membuat surat pengecualian dan kami telah melaksanakan rapat dengan inspektorat untuk memenuhinya,sehingga kios pedagang yang dibangun ini nanti tetap berjumlah 108 tetapi dengan ukuran yang mengecil sesuai dengan prototipe gambar yang baru,termasuk rapat dengan para pedagang ini telah dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 agustus 2017 yang hasilnya para pedagang menerima,termasuk lokasi relokasi yang telah kami siapkan di lapangan santoso.Menyikapi isu yang beredar baru baru ini ada penambahan pedagang baru dengan pengecilan kios ini,sekali lagi saya jelaskan tidak ada penambahan kios tetap 108 dan tidak ada biaya pengambilan kembali kios yang selesai dibangun alias GRATIS,demikian “Husni.

Diakhir rapat ketua Komisi II Drs.Ahmad Rizal.MM mengucapkan terima kasih kepada kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM yang telah menyampaikan Penjelasannya, kami di komisi II sesuai dengan kesimpulan rapat tadi meminta kepada dinas Perdagangan koperasi dan UKM untuk memberikan kepada kami komisi II berita acara dan Notulen rapat antara Dinas perdagangan koperasi UKM dengan para pedagang yang telah dilaksanakan termasuk gambar prototipe baru yang dilaksanakan sehingga kami dapat melaksanakan fungsi pengawasan Kami sebagai mitra kerja, harapan kita pengerjaan proyek revitalisasi pasar yang dananya bersumber dari kementerian perdagangan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan berjalan lancar.”demikian,Ahmad Rizal. (humas)