DPRD dan Bupati Kepahiang sepakati KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2017

DPRDKEPAHIANG.COM, DPRD Kabupaten Kepahiang menggelar rapat paripurna penandatanganan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017,Kamis (07/09/2017).

Waka 1 DPRD Andrian Defandra,SE menyerahkan nota kesepakatan kepada Bupati Kepahiang Dr.Hidayatullah Sjahid,MM

Rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua 1 DPRD Kepahiang ini dihadiri oleh Bupati Kepahiang Dr.Hidayatullah sjahid,MM dan wakil Bupati kepahiang Neti Herawati,S.Sos unsur Forkopimda dan jajaran kepala OPD para camat dan lurah serta kepala puskesmas di Kabupaten Kepahiang,,diawali dengan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD yang disampaikan oleh Edwar samsi,SIp.MM.

penyerahan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD pada rapat Gabungan Komisi DPRD

Dalam penyampaian Badan Anggaran bahwa total pendapatan  daerah setelah perubahan adalah Rp 752.482.629.766,51 dengan belanja daerah Rp.788.784.169.488,64 sehingga defisit anggaran sebesar Rp 36.301.539.722,13 dengan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 21.363.509.018,06 pengeluaran pembiayaan 2000.000.000,00 sehingga pembiayaan netto Rp 19.363.509.018,06 adapun surplus/defisit setelah dikurangi pembiayaan netto menjadi Rp 16.938.030.704,07,yang selanjutnya dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Bupati Kepahiang.

penandatangan nota kespakatan bersama

Dalam sambutannya Bupati kepahiang menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan, anggota dan badan anggaran DPRD serta tim TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan KUPA PPAS perubahan APBD 2017 ini tepat waktu,sehingga hasil kesepakatan ini nantinya dapat dijadikan pedoman dalam menyusun R-APBD perubahn tahun anggaran 2017,”mudah-mudahan kemitraan antara Pemerintah daerah dan DPRD Kepahiang dapat terus terjalin erat dan harmonis untuk membangun masyarakat kepahiang yang maju,mandiri dan sejahtera,”Sampai Hidayatullah Sjahid. (humas)

 

Komisi 1 DPRD Kepahiang terima PKBM Az Zahra sikapi tingginya angka anak putus sekolah

DPRDKEPAHIANG.COM, Komisi 1 DPRD Kepahiang terima perwakilan PKBM Az Zahra Kepahiang dalam RDPU (rapat dengar pendapat umum) di ruang komisi 1 pada selasa (05/09/2017) terkait banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah di kabupaten Kepahiang.

rapat dengar pendapat umum ini dipimpin oleh ketua komisi 1 DPRD Kepahiang Nurrahman Putra,hadir anggota komisi 1 Edwar Samsi,S.Ip.MM,Juarsah,A.Md,iche Rakizah,M.Kes,ikut serta dalam rapat anggota komisi II Hariyanto,S.Kom.MM,Perwakilan Bappeda Kepahiang,dan dinas dikbud Kepahiang.

RDPU Komisi 1

Helmiyesi,M.Si sebagai ketua rombongan pada awal rapat menyampaikan ucapan terima kasih telah diterimanya permohonan kami kepada DPRD Kepahiang terutama komisi 1 untuk dilaksanakan rapat dengar pendapat ini sembari memperkenalkan rombongan yang berjumlah 15 org peserta didik,tutor dan pendamping PKH kabupaten kepahiang,adapun maksud dan tujuan kami untuk dilaksanakannya rapat dengar pendapat ini adalah untuk memperoleh perhatian pemerintah terhadap upaya kami dalam mengurangi angka anak putus sekolah yang kian hari kian meningkat di kabupaten kepahiang”Banyaknya anak putus sekolah ini tentu menjadi perhatian kita semua,sebab kondisi ini mengancam pembangunan daerah jika tidak ditanggapi secara serius yang berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti kejahatan,penyalah gunaan narkoba dan lainnya,seperti pada saat ini kami memiliki anak didik yang berjumlah 135 orang yang proses belajar dan mengajar nya kami lakukan di luar gedung karena memang baik sarana dan prasaran yang kami memiliki jauh dari kata layak,terkait bantuan dari pemerintah daerah kami tidak memperolehnya,jelas Helmiyesi”.

disampaikan oleh anggota komisi 1 Edwar samsi, terkait permohonan bantuan yang diutarakan oleh PKBM Az Zahra Kami di Komisi 1 akan berusaha untuk membantu terutama disini ada beberapa anggota komisi 1 yang tergabung dalam Badan anggaran DPRD,terkait Bantuan kami minta kepada PKBM Az Zahra untuk menyampaikan proposal Bantuan kepada Bupati kepahiang dan tembuskan kepada kami sehingga nanti dapat kami tindak lanjuti pada rapat badan anggaran untuk dimasukkan dalam bantuan hibah pada APBD 2018.

anak tidak sekolah (ATS) di kabupaten kepahiang

Menyikapi hasil rapat Dengar pendapat ini ketua komisi 1 Nurrahman Putra,”kita menyambut baik inisiatif PKBM yang berupaya untuk mengatasi permasalahan anak usia sekolah yang tidak sekolah di kabupaten kepahiang ini,memang di kabupaten kepahiang banyak PKBM hanya saja tidak melaksanakan program belajar mengajar regular layaknya sekolah formal, seperti yang dilakukan PKBM az zahra.”harapan kita kedepan PKBM ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekolah paket ini tidak hanya untuk dapat ijazah tetapi ada perbaikan mutu pendidikan didalamnya dan penanggulangan permasalahan anak putus sekolah ini dapat dilaksanakan dan disinkronkan dengan program pemerintah pusat seperti program PKH dan pemberian KIP dan bantuan pendidikan lainnya,Kedepan kami akan gelar rapat lanjutan dengan OPD terkait menyikapi masalah anak putus sekolah ini,sehingga permalahan anak putus sekolah  dapat segera di tindak lanjuti,”demikian Nurrahman.

 

 

Peningkatan Kinerja,DPRD Kepahiang terima Kunker DPRD Bangkalan

DPRDKEPAHIANG.COM, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang terima Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur di ruang rapat DPRD pada Senin (28/08/2017).Agenda yang dijadwalkan adalah Sharing tentang Pembahasan anggaran,penatausahaan dan pengelolaan aset dan keuangan pada masing masing daerah baik kabupaten kepahiang dan kabupaten Bangkalan.

Rombongan anggota DPRD Bangkalan yang terdiri dari pimpinan DPRD dan anggota badan anggaran ini diterima langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Kepahiang H.Badaruddin,A.Md beserta wakil ketua II Syaparudin,S dan segenap anggota DPRD Kepahiang,Ketua DPRD Kepahiang dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ketua DPRD Bangkalan Imron Rosadi,M.Si atas dipilihnya Kabupaten Kepahiang Sebagai daerah tujuan dalam rangka mencari referensi terhadap peningkatan Kinerja Dewan,”terima kasih saya sampaikan kepada bapak Imron rosadi beserta rombongan yang telah menetapkan kabupaten Kepahiang sebagai daerah tujuan referensi semoga setelah pertemuan ini dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua dalam rangka peningkatan kinerja kita baik kepahiang ataupun Bangkalan,”demikian Badaruddin,Senada disampaikan Imron Rosadi setelah memperkenalkan masing masing anggota rombongan yang berjumlah 24 org yang tergabung dalam Badan anggaran ,bahwa dipilihnya kabupaten kepahiang kerena kita memiliki masalah yang hampir sama yaitu pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset sehingga disini nanti kami berharap dapat saling bertukar pikiran mencari solusi dalam rangka penyelesaian masalah masalah pemerintahan dan peningkatan kinerja,selanjutnya acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab,disampaikan oleh anggota banggar DPRD Kepahiang Edwar samsi,S.Ip.MM,”kabupaten kepahiang masih terlalu muda untuk dijadikan tempat mencari referensi dan studi Banding,Perlu Kami jelaskan bahwa kabupaten kepahiang baru pertama kali mendapatkan opini WTP dari BPK RI yaitu pada tahun 2016,untuk laporan keuangan tahun 2015,kami juga pada tahun ini mendapat opini WDP yang berarti penurunan atas laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas masalah penatausahaan aset,seperti fisik gedung DPRD ini yang mana bangunan Fisik nya milik kabupaten kepahiang tetapi lahannya masih milik pemerintah provinsi Bengkulu.

Sementara itu disampaikan ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Imron Rosadi,”Kabupaten Bangkalan sudah memperoleh WTP selama 4 kali berturut-turut dan saat ini mengalami penurunan menjadi WDP,maka dari itu kami ingin belajar dan bertukar pikiran dengan DPRD kepahiang,sehingga kita dapat sharing dan mencari solusi dalam penyelesaian masalah masalah baik itu anggaran,aset dan lainnya,dan alhamdulillah kita sudah mendapat kan gambaran tentang solusi permasalahan yang kita hadapi”jelas Imron Rosadi dalam Pertemuan.(humas)

 

 

 

Laksanakan Fungsi Pengawasan,Komisi II Gelar RDP dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

DPRDKEPAHIANG.COM, Komisi II DPRD Kepahiang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada sabtu (26/08/2017) diruang komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang,dalam RDP ini diketahui penyerapan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan masih tergolong rendah.

RDP Komisi II DPRD Kepahiang dengan dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin ketua Komisi II DPRD Kepahiang Drs.Ahmad Rizal,MM,hadir anggota Komisi II H.Yudi yanto,Armin Jaya,Riswanto dan Haryanto,S.Kom.MM sedangkan dari dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Hadir langsung Kepala Dinas Ir.Romlan gani.

Disampaikan oleh Drs.ahmad Rizal,MM,kami melaksanakan fungsi pengawasan kami kepada Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan sebagai mitra kerja kami tentang realisasi penyerapan anggaran pada APBD 2017 apakah sudah mencapai target realisasi atau belum,menanggapinya kepala Dinas Ir.Romlan Gani bahwa pada dinas Ketahanan Pangan dan perikanan terdapat 2 Bidang yaitu Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mana pada bidang Ketahanan pangan penyerapan anggaran pada triwulan ketiga baru 40 % dikarenankan memang ada honor-honor yang belum dibayar menyangkut pemberlakuan TPP sesuai surat edaran Bupati Kepahiang sedangkan pada bidang Perikanan baru 25 % karena ada kegiatan pembangunan HATCHERY (pembenihan Ikan) yang belum terlaksana dan disini saya juga mohon pertimbangan dari komisi II untuk memberikan pandangan ,analisa dan masukannya terkait pelaksanaan pembangunan HATCHERI ini sehingga tidak menimbulkan masalah hukum nantinya.

Dibagian lain disampaikan Armin Jaya tentang tidak adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas ketahanan Pangan dan perikanan” karena saya agak heran dari nama saja ada Perikanan sehingga asumsi saya ada jual beli ikan yang secara tidak langsung dapat menjadi sumber PAD,demikian Armin” menyikapinya Romlan gani menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan perikanan memang tidak dibebankan PAD karena kami hanya sebagai fungsi pengawas terkait ketahanan pangan misalnya tentang kebutuhan bahan pangan menjelang idul adha tugas kami hanya sebagai peng analisa pasar berapa kebutuhan masyarakat kepahiang terkait kebutuhan pangan dan bagaimana lonjakannya ini sehingga pedagang dapat menyiapkan, BULOG menyiapkan sedangkan untuk produksi dan penyedianya tetap leading sektornya Dinas Pertanian,ataupun dinas perdagangan termasuk Badan urusan logistik (Bulog).

kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Ir.Romlan gani memberikan penjelasan pada RDP

Diakhir rapat disampai oleh Drs.ahmad rizal,MM,menanggapi masalah minimnya realisasi anggaran pada dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini dikarenakan adanya penundaan pembayaran Honor honor mengingat akan diberlakukan nya TPP dan pembangunan Hatchery ,terkait pembangunan Hatchery ini kami komisi II akan melakukan peninjauan Langsung ke lokasi  apakah kegiatan ini dapat kita lanjutkan atau tidak mengingat adanya kendala kendala dan kajian kajian yang harus dilalui, sehingga harapan kami semua dana pada APBD 2017 ini dapat direalisasikan,kalau seandainya pembangunan Hatchery ini  tidak dapat dilanjutkan kenapa dana ini tidak kita alihkan pada kegiatan lainnya mengingat sekarang sudah memasuki masa pembahasan APBD Perubahan,terkait PAD kedepan kita harus cari seandainya menurut analisa dan pandangan kami langsung ke lokasi dan hasil kajian kajian lainnya rencana pembangunan Hatchery ini dapat dilaksanakan,ya secepatnya untuk dapat dilaksanakan sehingga hal ini dapat menjadi salah satu sumber PAD,Demikian Rizal”.(humas)

 

 

 

 

 

 

 

 

DPRD Kepahiang Sepakati KUA PPAS APBD TA 2018

DPRDKEPAHIANG.COM, DPRD Kepahiang sepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018 dalam rapat paripurna DPRD Selasa (22/08/2017).

penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS oleh pimpinan DPRD

Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya,rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil Ketua 1 DPRD Kepahiang Andrian Defandra,SE ini dibuka dan dilanjutkan dengan mendengarkan laporan Badan anggaran yang disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran Edwar samsi,S.Ip.MM.

laporan Badan Anggaran DPRD Edwar Samsi,S.Ip.MM

Dalam laporannya Edwar Samsi,S.Ip.MM menjelaskan bahwa Pendapatan daerah adalah Rp.683.034.667.906,70 yang terdiri dari pendapatan asli daerah,dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah,sedangkan Belanja Daerah senilai Rp.771.634.395.749,88 yang terdiri dari belanja langsung dan Belanja tidak langsung,surplus/defisit (Rp.88.599.727.843,18), pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp.15.549.874.598,75 dan pengeluaran pembiayaan 2.000.000.000,00,pembiayaan Netto Rp.13.549.874.598,75 Sehingga surplus (defisit) anggaran setelah Pembiayaan netto (Rp.75.049.853.244,43).

sambutan Bupati Kepahiang Dr.Hidayattullah Sjahid,MM

Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati kepahiang Dr.Ir,Hidayattullah Sjahid,MM,Sekda Kepahiang Zamzami Zubir,SE.MM,unsur forkopimda Kepahiang dan kepala OPD kabupaten Kepahiang ini berjalan tertib dan lancar,dalam sambutannya Bupati Kepahiang mengharapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 ini dapat selesai tepat waktu sesuai dengan amanat pasal 314 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,”tak lupa saya mengajak kepada seluruh elemen pemerintah baik eksekutif dan legislatif serta masyarakat secara luas untuk selalu meningkatkan kerja sama demi ketercapaian pembangunan dikabupaten Kepahiang”,demikian Hidayat.(humas).

 

 

Tenaga perawat Honorer mohon dukungan DPRD untuk diangkat menjadi ASN

DPRDKEPAHIANG.COM, Wakil Ketua 1 DPRD Kepahiang Andrian Defandra,SE mendukung penuh revisi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) terkait pengangkatan PTT, Honorer, tenaga kontrak dan pegawai tetap non PNS menjadi CPNS melalui revisi undang-undang ASN,agar segera dibahas.

waka 1 ANDRIAN DEFANDRA,SE menyerahkan surat dukungan kepada ketua GNPHI Kepahiang

surat dukungan ini diberikan setelah menerima audiensi Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia Kabupaten kepahiang kepada komisi 1 DPRD Kabupaten Kepahiang di ruang komisi 1 pada (senin 14/08/2017).audiensi dipimpin oleh koordinator komisi 1 Andrian Defandra,hadir ketua komisi 1 Nurrahman Putra,anggota komisi 1 Hamdan Sanusi,S.Sos dan Rica Denis,S.Si.M.Si.

disampaikan oleh wiwik perwakilan honorer perawat bahwa kedatangan mereka ke lembaga DPRD adalah untuk meminta dukungan para wakil rakyat agar perawat juga diangkat sebagai Aparatur Sipil negara (ASN),lantaran sebelumnya dokter dan Bidan PTT sudah lebih dulu diangkat menjadi ASN,”mengapa hanya Dokter dan Bidan PTT saja yang diangkat menjadi ASN sehingga kami merasa ada diskriminasi terkait pengangkatan ASN ini.”mengapa hanya dokter dan Bidan PTT saja yang diangkat menjadi ASN,sementara kami dengan beban kerja yang sama tidak diperhatikan oleh pemerintah”.

audiensi GNPHI kepahiang ke komisi 1

Senada disampaikan perawat lainnya Lisandi ,bahkan setiap akhir tahun kami harus merasa khawatir akan perpanjangan SK kami,yang sewaktu-waktu bisa dihentikan oleh pemerintah Daerah “saya sudah 10 tahun bekerja sebagai perawat honorer,bahkan setiap tahun kami harus deg-degan terkait SK perpanjangan kontrak kami,”.

menyikapi aspirasi para perawat honorer ini,waka 1 DPRD Kepahiang ANDRIAN DEFANDRA,SE mendukung penuh terkait revisi undang-undang ASN agar para perawat honorer ini dapat diangkat menjadi ASN,Namun para perawat harus memahami bahwa revisi undang-undang tidaklah mudah,perlu pembahasan dan persetujuan presiden yang memakan waktu yang tidak bisa kita prediksikan,ditambahkannya bahwa perpanjangan SK tenaga kontrak bukanlah wewenang DPRD,melainkan wewenang Bupati Kepahiang,akan tetapi kami akan melakukan fungsi anggaran dan pengawasan kami terhadap setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah,saya berharap kepada semua perawat honorer kerjalah dengan sebaiknya tingkatkan pelayanan kepada masyarakat,demikian Aan.(humas)

 

 

 

 

sebaran bantuan pertanian dan peternakan tidak merata,komisi II DPRD gelar rapat dengar pendapat

DPRDKEPAHIANG.COM, Komisi II DPRD Kepahiang menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas pertanian Kabupaten Kepahiang di ruang Komsi II DPRD kabupaten Kepahiang pada Senin (07/08/2017).

RDP Komisi II DPRD Kepahiang dengan Dinas Pertanian

Dalam rapat kali ini banyak hal yang ditanyakan oleh para anggota dewan komisi II kepada dinas pertanian kepahiang mulai dari serapan anggaran yang pada saat ini memasuki triwulan ketiga,bantuan pertanian dan peternakan yang sebarannya tidak merata hingga keberadaan para PPL pada dinas pertanian yang jumlahnya relatif banyak tetapi tidak berimbas pada peningkatan hasil produksi pertanian dan peternakan masyarakat.

RDP dipimpin oleh ketua Komisi II Drs.Ahmad Rizal,MM,hadir pada Rapat Koordinator komisi II Syaparudin,S,anggota komisi II armin Jaya,Yudi Yanto dan Nurwito,sedangkandari dinas pertanian hadir kabid Pertanian Novalius,SP, kabid peternakan Razikin,S.Pt,Kabid teknonologi pertanian Chandra Yahova.

“terhadap serapan APBD TA 2017 hingga triwulan ketiga sudah berapa persen baik fisik ataupun keuangannya”berikut dipertanyakan Ahmad Rizal setelah membuka Rapat dengar pendapat,berikutnya dipertanyakan oleh anggota komisi II Armin jaya mengapa setiap penyebaran bantuan yang langsung menyentuh masyarakat baik itu bibit pertanian ataupun peternakan selalu prioritas dan jumlahnya besar untuk wilayah kec.Kabawetan,sedangkan kecamatan lain seperti bermani ilir yang notabene banyak rumput sebagai makanan ternak jumlahnya sedikit sekali,menyikapinya kabid program dinas pertanian Novalius,SP bahwa serapan anggaran pada dinas pertanian hingga akhir juni sudah 36 %,sedikit agak terlambat karena ada perubahab OPD sehingga program kita baru efektif pada bulan maret,tetapi ia meyakinkan bahwa posisi baik fisik maupun keuangan masih berada di zona kuning yang berarti penyerapannya cukup baik,terkait PPL tetap akan kita lakukan evaluasi dan pembagian tugas yang maksimal sehingga masyarakat petani lebih terlayani.Terkait masalah penyebaran bibit pertanian dijelaskan oleh kabid peternakan Razikin,S.pt bahwa mekanisme terhadap bantuan kepada masyarakat ataupun kelompok tetap menggunakan proposal yg disampaikan kepada pihaknya yang akan diverifikasi dan validasi tetapi tidak semua proposal dapat kita penuhi mengingat kemampuan APBD kita,terhadap kecamatan kabawetan yang lebih banyak itu memang kita punya Surat Keputusan kementrian Pertanian dan Surat Keputusan Bupati yang menjelaskan bahwa kec.kabawetan layak dan memenuhi syarat penunjukan untuk diberikan bantuan dengan porsi yang lebih besar.

kabid program Novalius,SP dan kabid peternakan Razikin,S.Pt

Diakhir rapat ketua Komisi II Drs.Ahmad Rizal menyampaikan bahwa “program di dinas pertanian diharapkan dapat terealisasi maksimal,jika terdapat program kegiatan yang tidak dapat dijalankan pergeserannya tetap diajukan pada perubahan APBD 2017 yang akan datang,sehingga diakhir tahun nanti bahwa APBD 2017 terealisasi hingga 95%,dan terhadap penyebaran bantuan pertanian dan peternakan kedepan untuk dapat lebih lebih diratakan porsinya  sehingga kecamatan lain dapat merasakan juga program yang digulirkan dinas pertanian,dan terakhir terhadap permasalahan PPL yang jumlahnya mencapai 140 an lebih ini kami harapkan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia karena kalau seperti ini kan melebihi kapasitas dan untuk menggajinya harus mengorbankan yang lainnya saya rasa kurang pas kebijakan seperti itu,”demikian Ahmad Rizal.(humas)

DPRD sahkan raperda pertanggungjawaban APBD 2016, Bupati berikan Apresiasi

DPRDKEPAHIANG.COM, DPRD Kabupaten Kepahiang akhirnya mensahkan rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016, ini disepakati dalam rapat paripurna DPRD Kepahiang Sabtu (05/08/2017).

ketua DPRD menandatangani Surat Keputusan DPRD

Ketua DPRD Kepahiang H.Badarudin,A.Md memimpin langsung rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati kepahiang Dr.Hidayattullah Sjahid,MM ini,H.Badarudin berharap dengan disetujui raperda ini pemerintah kabupaten kepahiang dapat meningkatkan kinerjanya.

Bupati pun memberikan apresiasi atas kerja keras DPRD Kabupaten Kepahiang,”alhamdulillah apresiasi atas kerja keras DPRD yang telah membahas dan menelaah raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016,terima kasih juga saya sampaikan atas masukan dan kritikan yang disampaikan melalui fraksi fraksi di DPRD hal ini akan kami jadikan masukan dan akan ditindak lanjuti untuk perbaikan dimasa datang,”ungkap Bupati.

sambutan Bupati Kepahiang Dr.Hidayattullah Sjahid,MM

Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada dikabupaten Kepahiang baik secara langsung ataupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam mensukseskan semua program pemerintah,Bupati pun berharap pembangunan pada masa yang akan datang tetap berpedoman dan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan menghargai berbagai pertimbangan secara proporsional untuk dijadikan landasan guna mewujudkan peningkatan kesejahtraan masyarakat.

Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kepahiang ini juga dihadiri Sekda Kepahiang Zamzami Zubir,SE.MM,unsur forum koordinasi pimpinan daerah,kepala OPD,dan camat di Kabupaten Kepahiang serta undangan lainnya.(humas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien sering keluhkan pelayanan RSUD,komisi 1 DPRD panggil direktur RSUD

DPRDKEPAHIANG.COM, Komisi 1 DPRD Kepahiang memanggil manajemen RSUD Kepahiang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait laporan masyarakat yang merasa keberatan terhadap pelayanan dokter RSUD Kepahiang di ruang komisi 1 DPRD pada Selasa (01/08/2017).

 

RDP Komisi 1 dengan direktur RSUD dan komite Medik

RDP ini dipimpin ketua komisi 1 DPRD Kepahiang Nurrahman putra,dengan anggota edwar samsi,MM,iche rakizah,M.Kes,Hamdan Sanusi,S.Sos,dan Rica Denis,M.Si, sementara dari manajemen RSUD Hadir Direktur RSUD Kepahiang dr.Febi Nur Sanda,Kabid Keprawatan Suprihatin Ketua Komite Medik RSUD dr.sazili,dan pihak yang dilaporkan a.n dr.Budi arta serta masyarakat yang melaporkan terkait pelayanan Dokter di RSUD Kepahiang a.n H.Zainal.

Beragam hal yang dipaparkan oleh dewan terkait pelayanan yang tidak maksimal diberikan oleh paramedis di RSUD Kepahiang seperti disampaikan oleh edwar samsi,MM,”seorang dokter dan perawat harus memberikan pelayanan dan perawatan yang baik,kalau bisa senangkan dulu pasien dan keluarganya ketika baru datang sambut mereka dengan baik dengan senyum,maka pasien dan keluarga ini akan senang,terlebih itu bisa segera sehat ataupun tidak”,terbaru hal yang kurang enk ini di alami oleh H.Zainal sebagai pihak yang melapor.

“Saya sangat menyayangkan sikap dokter terhadap pasien dan keluarga yang saya anggap ini adalah sikap arogan dan tidak menunjukkan etika sebagai paramedis karena bagaimanapun kami sebagai bagian warga masyarakat sangat kecewa”demikian zainal.

warga pensiunan H.Zainal pihak yang melaporkan terkait pelayanan RSUD

Direktur RSUD Kepahiang dr.Febi nur sanda ketika dimintai keterangan menyatakan akan memberikan baik itu teguran lisan ataupun melalui setelah menerima laporan dan keterangan dari Komite medik RSUD kepahiang dan akan ditembuskan ke komisi 1 DPRD Kepahiang,dan saya sampaikan disini bahwa mengelola RSUD ini yang paling sulit adalah meningkatkan kemampuan SDM,mengubah karakter teman kita yang selama ini kerja seenaknya adalah tugas berat kita semua,ya direktur komite medik dan komite keprawatan,memang belum tercapai tetapi kami akan terus berusaha,demikian”dr.Febi.

Diakhir rapat Ketua Komisi 1 Nurrahman Putra Menyampaikan kami mohon sistem pelayanan pasien di RSUD untuk segera dibenahi dan ditingkatkan sehingga memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi warga masyarakat kepahiang,dan berharap apapun rekomendasi ataupun sanksi yang diberikan internal RSUD Kepahiang dapat ditembuskan ke Komisi 1 DPRD Kepahiang,demikian Nurrahman.(Humas)

 

 

 

Serapan anggaran rendah,Komisi III RDP dengan Dinas PU dan Badan Keuangan Daerah

DPRDKEPAHIANG.COM,Terkait rendahnya realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 yang memasuki triwulan ke 3 (tiga) Komisi III DPRD Kepahiang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang kerja Komisi III bersama mitra kerja yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Keuangan Daerah untuk mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi III ini ,senin (24/07/2017).

RDP Komisi III dengan dinas Pekerjaan Umum

Rapat yang dipimpin Waka Komisi III Supianto,SE mempertanyakan masalah dan kendala yang dihadapi terkait rendahnya realisasi penyerapan anggaran yang belum mencapai 50% memasuki triwulan ke 3 (tiga) ini,Hadir dalam rapat koordinator komisi III Andrian Defandra,SE,Ketua Komisi III Agus Sandrilla,SH,anggota Eko Guntoro,Meri Hartati,Wansah dan H.Zainal,M.Si serta Plt.Kadis PU Ridwan S.Sos beserta jajaran pejabat Dinas PU.

Menanggapinya Plt Kepala Dinas PU Ridwan,S.Sos,”terlambatnya realisasi penyerapan anggaran ini karena ada beberapa kegiatan dalam DPA yang berubah sehingga Dinas PU sendiri harus kembali menyusun DPA yang alhamdulillah dalam waktu dekat kegiatan nya akan segera dilaksanakan dan Dinas PU sendiri optimis bahwa semua kegiatan yang telah dirangkum dalam DPA dapat diselesaikan tepat waktu,terkait DPA ini memang saya akui perubahannya belum kami sampaikan dan laporkan kepada komisi III,dan saya pastikan juga akan memberikan laporan terkait perubahan DPA ini kepada Komisi III,demikian Ridwan.

Di hari yang sama dengan waktu yang berbeda Terhadap realisasi Penyerapan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Komisi III lebih menitik beratkan pada masalah Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pencairan anggaran daerah yang diterapkan oleh Badan Keuangan daerah kepahiang dalam pencairan anggaran OPD dan anggaran DD yang sering dilaporkan kepada DPRD karena dirasa terlalu berbelit dan merasa terhambat.

RDP Komisi III dengan Badan Keuangan Daerah

Disampaikan oleh Kabid perbendaharaan BKD Poneko Johan”bahwa BKD memiliki SOP dan mekanisme yang memang sudah disesuaikan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan memang diakui oleh BKD hal ini agak  panjang mekanismenya,harus melalui beberapa pos dan meja contohnya untuk menerbitkan SP2D,ya memang seperti itu aturannya,tetapi secara langsung BKD menyampaikan bahwa ini demi keteraturan dan pertanggung jawaban terhadap penggunaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundangan,Demikian Poneko.

Menyikapinya Ketua Komisi III Agus Sandrilla,SH pihak BKD harus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada bendahara terkait mekanisme Pencairan anggaran ini baik melalui Bimtek ataupun pelatihan,ya misalnya jika ada berkas yang kurang terkait usulan  pencairan anggaran harus segera diinformasikan untuk segera dilengkapi dan diperbaiki bila perlu ditelepon Bendaharanya yang mengusulkan untuk segera diperbaiki,Demikian Agus.(Humas)